Jakarta, 13 November 2026 – Kementerian Keuangan melaporkan realisasi penerimaan pajak nasional mencapai Rp1.796,8 triliun hingga akhir Oktober 2026. Capaian tersebut menunjukkan pertumbuhan sebesar 23,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa penerimaan tersebut telah memenuhi sekitar 76,2 persen dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Pemerintah menilai peningkatan penerimaan pajak mencerminkan aktivitas ekonomi yang terus berkembang serta perbaikan administrasi perpajakan. Meski demikian, Direktorat Jenderal Pajak masih menghadapi tantangan untuk mengoptimalkan penerimaan dalam dua bulan terakhir tahun anggaran.
Dalam konferensi pers APBN KiTa yang berlangsung di Jakarta pada Jumat (13/11/2026), Suahasil menjelaskan bahwa target penerimaan pajak dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp2.357,7 triliun. Dengan realisasi hingga Oktober yang mendekati Rp1.800 triliun, pemerintah masih perlu bekerja keras untuk memenuhi sasaran penerimaan menjelang akhir tahun. Suahasil menyebut sekitar Rp514 triliun masih harus dikumpulkan pada November dan Desember berdasarkan proyeksi penerimaan akhir tahun. Jumlah tersebut menjadi perhatian karena waktu yang tersedia semakin terbatas. Pemerintah berharap aktivitas ekonomi yang tetap terjaga dapat mendukung peningkatan pembayaran pajak dari berbagai sektor usaha. Optimalisasi penerimaan juga dilakukan melalui penguatan kepatuhan wajib pajak dan pemanfaatan sistem administrasi perpajakan yang lebih modern.
Berdasarkan jenis penerimaannya, Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas memberikan kontribusi terbesar dengan nilai mencapai Rp893,10 triliun. Penerimaan dari kelompok pajak tersebut meningkat 16,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini didorong oleh aktivitas ekonomi yang lebih kuat serta perbaikan administrasi dalam pengelolaan kewajiban perpajakan. Sementara itu, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) mencapai Rp793,55 triliun. Nilai tersebut mengalami pertumbuhan sekitar 39,1 persen secara tahunan, sejalan dengan peningkatan transaksi ekonomi dan konsumsi domestik. Kedua kelompok pajak tersebut menjadi penopang utama penerimaan negara sepanjang Januari hingga Oktober 2026.
Penerimaan dari sektor minyak dan gas bumi juga mencatatkan pertumbuhan yang cukup tinggi sepanjang sepuluh bulan pertama tahun ini. PPh migas mencapai Rp48,88 triliun atau meningkat 84,7 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025. Kenaikan tersebut berkaitan dengan perkembangan harga minyak bumi yang memberikan dampak terhadap penerimaan perpajakan sektor energi. Namun, tidak seluruh jenis pajak menunjukkan peningkatan. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tercatat sebesar Rp20,52 triliun atau mengalami penurunan sekitar 3,7 persen. Pemerintah menjelaskan bahwa penurunan tersebut dipengaruhi pergeseran waktu pembayaran sebagian wajib pajak yang diperkirakan baru tercermin dalam laporan penerimaan menjelang akhir tahun.
Selain itu, penerimaan dari kelompok pajak lainnya tercatat sebesar Rp7,1 triliun atau menurun sekitar 9 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Setoran melalui akun deposit pajak juga mengalami penurunan sebesar 49,8 persen menjadi Rp33,6 triliun. Suahasil menjelaskan bahwa penurunan pada akun deposit tidak berarti masyarakat atau pelaku usaha mengurangi pembayaran kewajiban perpajakannya. Kondisi tersebut justru berkaitan dengan semakin banyaknya wajib pajak yang melakukan pembayaran langsung sesuai jenis pajak yang menjadi kewajibannya. Perubahan ini sejalan dengan pengembangan sistem Coretax yang bertujuan memperbaiki pencatatan dan administrasi perpajakan. Pemerintah berharap pembaruan sistem tersebut dapat meningkatkan ketepatan pengelolaan penerimaan sekaligus mempermudah pemenuhan kewajiban wajib pajak.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa pihaknya akan meningkatkan upaya pengumpulan penerimaan selama November dan Desember 2026. Sejumlah sektor ekonomi menjadi perhatian, termasuk perdagangan, industri pengolahan, jasa perusahaan, transportasi, pergudangan, serta aktivitas ekonomi digital. Direktorat Jenderal Pajak juga akan memperkuat pengawasan pembayaran, pemeriksaan kepatuhan, dan pemanfaatan data dari berbagai lembaga. Informasi yang diperoleh dari sektor keuangan, perbankan, serta institusi pemerintah akan digunakan untuk meningkatkan akurasi pengawasan perpajakan. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas basis penerimaan tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku. Pemerintah juga menekankan pentingnya menciptakan perlakuan perpajakan yang setara antara pelaku usaha konvensional dan perusahaan yang beroperasi melalui platform digital.
Secara keseluruhan, pendapatan negara hingga Oktober 2026 telah mencapai Rp2.618 triliun atau sekitar 83 persen dari target APBN sebesar Rp3.153,6 triliun. Selain penerimaan pajak, pendapatan tersebut didukung oleh penerimaan kepabeanan dan cukai serta Penerimaan Negara Bukan Pajak yang menunjukkan perkembangan positif. Pemerintah menyatakan akan terus mengoptimalkan seluruh sumber pendapatan untuk mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Suahasil juga meminta dukungan masyarakat agar kepatuhan pembayaran pajak tetap terjaga hingga akhir tahun. Dengan waktu yang tersisa sekitar dua bulan, keberhasilan mencapai proyeksi penerimaan akan sangat bergantung pada aktivitas ekonomi, kepatuhan wajib pajak, dan efektivitas administrasi perpajakan. Kinerja penerimaan hingga Desember nantinya menjadi salah satu indikator penting dalam mengevaluasi pelaksanaan APBN 2026 dan mempersiapkan kebijakan fiskal tahun berikutnya.