Yogyakarta, 17 November 2026 – Penanganan kasus kericuhan demonstrasi pada 10 November 2026 di Daerah Istimewa Yogyakarta kembali menjadi perhatian setelah seorang mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) menjalani pemeriksaan di Polda DIY. Mahasiswa dari Fakultas Hukum tersebut diperiksa dalam pengembangan perkara dugaan kepemilikan barang berbahaya saat aksi berlangsung. Sebelumnya, kepolisian telah menetapkan seorang tersangka yang diduga membawa bom molotov, petasan, dan senjata tajam. Pemeriksaan terhadap mahasiswa UGM dilakukan secara terpisah dari kelompok peserta demonstrasi yang lebih dahulu diamankan. Perkembangan status hukumnya menjadi perhatian pihak kampus yang telah memberikan pendampingan sejak proses pemeriksaan berlangsung.
Pelaksana Tugas Kepala Bidang Humas Polda DIY, AKBP Novita Eka Sari, sebelumnya menjelaskan bahwa pemeriksaan mahasiswa tersebut merupakan hasil pengembangan penyidikan terhadap tersangka berinisial MGYP, berusia 23 tahun. Tersangka awal diduga menguasai bom molotov, petasan, serta pisau lipat ketika terjadi kericuhan di kawasan Yogyakarta. Penyidik kemudian melakukan pendalaman untuk mengetahui kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam penyediaan maupun penguasaan barang-barang tersebut. Hingga keterangan kepolisian pada 13 November 2026, mahasiswa UGM yang diperiksa masih berstatus saksi. Informasi mengenai penetapan mahasiswa tersebut sebagai tersangka memerlukan konfirmasi resmi lebih lanjut mengenai hasil pemeriksaan dan dasar hukumnya.
Kericuhan yang menjadi awal penyelidikan terjadi setelah demonstrasi memperingati Hari Pahlawan pada Selasa, 10 November 2026. Aksi berlangsung di sejumlah kawasan Yogyakarta, termasuk sekitar Gedung DPRD DIY, Malioboro, Tugu Pal Putih, hingga Bundaran UGM. Kepolisian sempat mengamankan 157 orang untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan tindakan yang terjadi selama kericuhan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 154 orang kemudian dipulangkan, sedangkan dua orang lainnya diserahkan kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY setelah dinyatakan positif menggunakan narkoba. Satu orang menjalani proses hukum terkait dugaan penguasaan barang berbahaya, yang selanjutnya menjadi dasar pengembangan pemeriksaan terhadap mahasiswa UGM.
Wakil Rektor UGM Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni, Arie Sujito, membenarkan adanya seorang mahasiswa Fakultas Hukum yang menjalani pemeriksaan di Polda DIY. Ia menjelaskan bahwa mahasiswa tersebut tidak termasuk dalam kelompok 157 orang yang sebelumnya diamankan setelah demonstrasi. Pihak universitas memberikan pendampingan melalui tim hukum Fakultas Hukum dan Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum UGM. Kampus menyatakan menghormati proses hukum yang dilakukan kepolisian, tetapi tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan mahasiswa memperoleh perlindungan dan bantuan hukum. Pendampingan tersebut dilakukan agar hak mahasiswa selama pemeriksaan tetap terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
Penanganan perkara demonstrasi di Yogyakarta juga mendapat perhatian terkait dugaan kesalahan penangkapan dan perlakuan terhadap peserta aksi. Polda DIY sebelumnya menyampaikan rencana melibatkan UGM, Komnas HAM, dan Ombudsman dalam proses pencarian fakta untuk memperjelas berbagai persoalan yang muncul. Langkah tersebut diperlukan agar pemeriksaan terhadap setiap orang dilakukan berdasarkan bukti serta keterlibatan individual, bukan semata-mata karena keberadaannya di lokasi demonstrasi. Penetapan status tersangka harus didasarkan pada prosedur dan alat bukti yang sah, sementara pihak yang diperiksa tetap memiliki hak atas pendampingan hukum serta asas praduga tak bersalah. Perkembangan penyidikan selanjutnya diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai status mahasiswa UGM sekaligus memastikan penanganan perkara berlangsung transparan dan akuntabel.