Imbauan di Tengah Gejolak Sosial
Jakarta, 28 Agustus 2025 – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengimbau seluruh pejabat publik, anggota DPRD, kepala daerah, hingga aparatur sipil negara (ASN) untuk menghindari gaya hidup mewah dan pamer kekayaan di ruang publik. Pernyataan ini muncul setelah gelombang protes besar menolak kenaikan tunjangan DPR yang memicu kemarahan rakyat.
“Kita harus peka dengan situasi masyarakat. Jangan memamerkan kekayaan, gaya hidup hedon, atau barang mewah di media sosial maupun ruang publik. Itu hanya akan memperlebar jarak kepercayaan rakyat terhadap pemerintah,” ujar Tito dalam konferensi pers di Jakarta.
Latar Belakang Imbauan
Belakangan, sejumlah pejabat publik tersorot karena unggahan gaya hidup mewah, mulai dari kendaraan sport, pesta glamor, hingga liburan ke luar negeri. Fenomena ini menimbulkan kritik keras karena bertolak belakang dengan kondisi rakyat yang sedang menghadapi tekanan ekonomi akibat inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok.
Selain itu, maraknya demonstrasi mahasiswa dan buruh menambah sensitivitas publik terhadap perilaku elit politik.
Respon Publik dan Media Sosial
Imbauan Mendagri mendapat sambutan beragam di dunia maya. Sebagian mendukung penuh, menyebut bahwa pejabat harus tampil sederhana agar lebih dekat dengan rakyat. Namun, banyak pula yang skeptis, menyebut bahwa imbauan seperti ini sering kali hanya wacana tanpa tindak lanjut nyata.
Tagar #PejabatHedon kembali muncul di Twitter/X, dengan ribuan netizen mengunggah ulang foto-foto pejabat yang pernah viral karena pamer kekayaan.
Pandangan Akademisi dan Aktivis
Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menilai imbauan ini tepat secara simbolik, tetapi harus diikuti dengan regulasi nyata.
“Kalau hanya imbauan, efeknya kecil. Harus ada sanksi etik bagi pejabat yang terbukti pamer kekayaan. Transparansi LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) juga wajib dibuka untuk publik,” jelasnya.
Aktivis antikorupsi dari ICW menambahkan bahwa gaya hidup hedon pejabat sering kali menjadi indikasi kekayaan tidak wajar, sehingga harus diaudit lebih mendalam.
Dampak pada Stabilitas Sosial
Dalam konteks gelombang protes DPR, imbauan Mendagri bisa dilihat sebagai upaya meredam kemarahan publik. Dengan menegaskan larangan pamer kekayaan, pemerintah berusaha menunjukkan keberpihakan moral pada rakyat. Namun, efektivitasnya akan diuji dalam tindakan nyata di lapangan.
Kesimpulan
Imbauan Mendagri agar pejabat tidak pamer kekayaan adalah langkah penting di tengah gejolak sosial. Namun, tanpa pengawasan ketat dan sanksi yang jelas, imbauan ini dikhawatirkan hanya menjadi retorika tanpa perubahan nyata.