Jakarta, 18 November 2026 – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset harus memastikan aturan tersebut tidak menjadi sarana penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Ia menanggapi kekhawatiran masyarakat mengenai kemungkinan aturan perampasan aset digunakan untuk memberikan tekanan terhadap seseorang yang sedang menghadapi proses hukum. Menurutnya, pembentukan regulasi tersebut perlu memperhatikan keseimbangan antara upaya pemberantasan kejahatan dan perlindungan hak warga negara. Pengaturan yang jelas dinilai penting agar kewenangan negara dalam mengambil aset hasil tindak pidana tidak membuka peluang tindakan sewenang-wenang. Karena itu, pembahasan RUU Perampasan Aset diharapkan menghasilkan ketentuan yang memiliki mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban hukum secara memadai.
Pernyataan tersebut disampaikan Habiburokhman setelah Komisi III DPR bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama RUU Perampasan Aset pada Rabu (18/11). Rapat pengambilan keputusan berlangsung di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, dan dipimpin langsung Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Dalam kesempatan itu, Habiburokhman mengklaim bahwa berbagai kekhawatiran masyarakat mengenai potensi penyalahgunaan undang-undang telah diantisipasi melalui ketentuan dalam rancangan regulasi tersebut. Politikus Partai Gerindra itu meyakini bahwa peluang menjadikan aturan perampasan aset sebagai alat kekuasaan maupun sarana pemerasan telah ditutup melalui pembahasan yang dilakukan DPR bersama pemerintah. Meski demikian, efektivitas perlindungan tersebut tetap bergantung pada penerapan aturan dan pengawasan terhadap aparat setelah undang-undang diberlakukan.
Selain menyoroti perlindungan terhadap penyalahgunaan kewenangan, Habiburokhman menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset juga dirancang untuk memberikan manfaat langsung kepada korban tindak pidana keuangan. Salah satu kelompok yang menjadi perhatian adalah masyarakat yang mengalami kerugian akibat investasi bodong maupun praktik perdagangan saham ilegal. Menurutnya, regulasi tersebut memungkinkan hasil penjualan aset pelaku tindak pidana digunakan untuk memberikan penggantian kerugian kepada korban melalui mekanisme yang diatur dalam undang-undang. Pengaturan ini diharapkan dapat memperkuat upaya pemulihan kerugian masyarakat, bukan hanya berfokus pada penghukuman terhadap pelaku kejahatan. Habiburokhman menilai keberadaan mekanisme pemulihan aset menjadi bagian penting dalam memberikan keadilan bagi masyarakat yang selama ini kesulitan memperoleh kembali uang atau harta mereka.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset telah melalui proses panjang dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat. Sejak September 2025, pembahasan dan penyerapan aspirasi dilakukan melalui sekitar 87 kali rapat yang menghadirkan praktisi hukum, kelompok advokat, mahasiswa, serta pihak lain yang memiliki perhatian terhadap regulasi tersebut. Dasco menjelaskan bahwa proses tersebut dilakukan untuk menyempurnakan substansi rancangan undang-undang sekaligus mengakomodasi berbagai masukan mengenai perlindungan hak masyarakat. Dalam rapat pengambilan keputusan tingkat pertama, seluruh delapan fraksi di Komisi III DPR menyatakan persetujuan agar rancangan undang-undang dilanjutkan ke tahap berikutnya. Kesepakatan tersebut juga melibatkan perwakilan pemerintah, termasuk Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej, yang hadir dalam pembahasan bersama DPR.
Setelah memperoleh persetujuan tingkat pertama, RUU Perampasan Aset dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna DPR pada Kamis (19/11) untuk mendapatkan persetujuan akhir menjadi undang-undang. Tahapan tersebut menjadi bagian penting dalam proses legislasi karena menentukan apakah rancangan yang telah disepakati bersama pemerintah dapat disahkan secara resmi. Habiburokhman berharap regulasi ini dapat memperkuat pemberantasan korupsi dan tindak pidana lainnya melalui penelusuran serta perampasan aset yang berkaitan dengan kejahatan. Pada saat yang sama, pelaksanaan aturan harus tetap menghormati hak warga negara dan memberikan ruang pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum. Dengan adanya ketentuan perlindungan yang diklaim telah disiapkan, DPR berharap RUU Perampasan Aset dapat menjadi instrumen pemulihan kerugian negara dan korban kejahatan tanpa membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan.