Jakarta, 21 November 2026 – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengingatkan pemerintah agar memperhatikan pemerataan distribusi tenaga pendidik dalam rencana penempatan 242.482 guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Penempatan guru dalam jumlah besar tersebut dinilai perlu dilakukan secara terencana agar mampu menjawab persoalan kekurangan tenaga pengajar di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah diharapkan tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan administratif kepegawaian, tetapi juga mempertimbangkan kondisi nyata sekolah yang membutuhkan tambahan guru. Perbedaan jumlah tenaga pendidik antara wilayah perkotaan, pedesaan, dan daerah terpencil masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Karena itu, distribusi guru harus mempertimbangkan kebutuhan berdasarkan jumlah peserta didik, mata pelajaran, serta kondisi geografis masing-masing daerah. Kebijakan penempatan yang tepat diharapkan dapat memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus mengurangi kesenjangan pelayanan antarsekolah.
Persoalan distribusi guru menjadi perhatian karena jumlah tenaga pendidik secara nasional belum tentu mencerminkan pemerataan kebutuhan di setiap daerah. Sejumlah sekolah di wilayah perkotaan memiliki tenaga pengajar yang relatif memadai, sementara sekolah di daerah terpencil masih menghadapi keterbatasan guru untuk mata pelajaran tertentu. Kondisi tersebut dapat memengaruhi proses pembelajaran karena satu tenaga pendidik terkadang harus menangani lebih dari satu kelas atau mengajar di luar bidang keahliannya. Anggota DPR menilai penempatan guru PPPK perlu menggunakan data kebutuhan sekolah yang akurat dan terus diperbarui. Pemerintah pusat juga diminta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara formasi yang tersedia dan kebutuhan tenaga pengajar di lapangan. Selain jumlah guru, aspek kompetensi serta kesesuaian bidang studi harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan lokasi penugasan. Dengan pendekatan tersebut, penempatan guru diharapkan dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pembelajaran.
Penempatan 242.482 guru PPPK juga berkaitan dengan upaya pemerintah memperbaiki tata kelola tenaga pendidik serta memberikan kepastian status kepegawaian. Selama ini, persoalan guru non-ASN menjadi perhatian karena berkaitan dengan kesejahteraan, keberlanjutan pekerjaan, dan kebutuhan tenaga pengajar di sekolah negeri. Melalui mekanisme PPPK, pemerintah berupaya menghadirkan sistem pengangkatan yang lebih terstruktur sesuai kebutuhan instansi pendidikan. Namun, DPR mengingatkan bahwa perubahan status kepegawaian harus diikuti kebijakan penempatan yang tidak menimbulkan persoalan baru. Guru yang telah lama mengabdi di suatu wilayah perlu memperoleh pertimbangan yang adil, terutama apabila pemindahan tugas dapat memengaruhi kondisi keluarga dan keberlangsungan proses belajar mengajar. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa sekolah yang ditinggalkan tidak mengalami kekurangan tenaga pendidik setelah proses penataan dilakukan. Karena itu, kebijakan distribusi guru harus menyeimbangkan kebutuhan pendidikan nasional dengan kondisi sosial dan profesional para guru.
Dalam pelaksanaannya, pemerataan distribusi guru membutuhkan dukungan sistem pendataan yang terintegrasi antara kementerian, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan. Informasi mengenai jumlah siswa, rombongan belajar, guru yang akan memasuki masa pensiun, serta kebutuhan mata pelajaran menjadi dasar penting untuk menyusun kebijakan penempatan. Pemerintah juga perlu memperhatikan ketersediaan sarana pendukung bagi guru yang ditempatkan di wilayah dengan akses transportasi dan fasilitas umum terbatas. Tanpa dukungan yang memadai, penempatan tenaga pendidik di daerah terpencil berisiko menghadapi hambatan dalam jangka panjang. Insentif khusus, fasilitas tempat tinggal, dan pengembangan kompetensi dapat menjadi bagian dari kebijakan untuk meningkatkan keberlanjutan penugasan. Selain itu, mekanisme pengawasan diperlukan agar proses distribusi berlangsung transparan dan tidak dipengaruhi kepentingan di luar kebutuhan pendidikan. DPR diharapkan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut agar tujuan pemerataan dapat tercapai secara efektif.
Pemerintah diharapkan menjadikan penempatan guru PPPK sebagai kesempatan untuk memperbaiki ketimpangan pelayanan pendidikan yang selama ini masih terjadi di sejumlah wilayah. Kebijakan tersebut tidak cukup dinilai dari jumlah tenaga pendidik yang berhasil ditempatkan, tetapi juga harus dilihat dari perubahan kondisi sekolah setelah memperoleh tambahan guru. Evaluasi secara berkala diperlukan untuk mengetahui apakah distribusi tenaga pengajar telah sesuai dengan kebutuhan dan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran. Pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan guru yang menerima penugasan memperoleh dukungan administratif dan fasilitas kerja yang memadai. Sementara itu, sekolah perlu dilibatkan dalam penyampaian data kebutuhan agar keputusan penempatan mencerminkan keadaan sebenarnya. Anggota DPR menekankan pentingnya kerja sama seluruh pihak agar penataan tenaga pendidik tidak hanya menyelesaikan persoalan kepegawaian, tetapi juga memperkuat pemerataan mutu pendidikan. Dengan distribusi yang tepat dan berkelanjutan, penempatan 242.482 guru PPPK diharapkan menjadi langkah penting dalam menghadirkan layanan pendidikan yang lebih adil bagi seluruh peserta didik di Indonesia.