Jakarta, 16 Oktober 2026 – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan (Papeg) untuk memperkuat pelaksanaan program pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Pembangunan yang terarah dan berkelanjutan dinilai menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkecil kesenjangan antarwilayah. Pemerintah daerah diharapkan mampu menyelaraskan kebijakan pembangunan dengan prioritas nasional tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat setempat. Penguatan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan kualitas sumber daya manusia menjadi sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian. Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Papua Pegunungan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian target pembangunan nasional.
Visi Indonesia Emas 2045 merupakan agenda pembangunan jangka panjang yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada peringatan 100 tahun kemerdekaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, seluruh daerah perlu berperan aktif dalam meningkatkan produktivitas ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat. Papua Pegunungan memiliki karakteristik geografis dan sosial yang membutuhkan pendekatan pembangunan sesuai kondisi wilayah. Tantangan akses transportasi, infrastruktur dasar, dan pelayanan publik menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan. Karena itu, perencanaan pembangunan harus dilakukan secara realistis, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Kemendagri menekankan pentingnya keselarasan antara rencana pembangunan daerah dan kebijakan pembangunan nasional. Pemerintah provinsi perlu memastikan program prioritas memiliki sasaran yang jelas serta didukung pengelolaan anggaran yang efektif. Koordinasi dengan pemerintah kabupaten juga diperlukan agar pelaksanaan pembangunan dapat menjangkau masyarakat secara merata. Selain itu, evaluasi berkala menjadi instrumen penting untuk mengetahui capaian dan hambatan pelaksanaan program. Dengan tata kelola yang baik, penggunaan sumber daya daerah diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan jangka panjang. Pemerintah daerah perlu memperluas akses pendidikan yang berkualitas, meningkatkan layanan kesehatan, dan memperkuat program pemberdayaan masyarakat. Kondisi geografis Papua Pegunungan yang didominasi wilayah pegunungan membutuhkan strategi khusus dalam menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Penguatan tenaga pendidik serta tenaga kesehatan menjadi bagian penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan di daerah yang sulit dijangkau. Melalui pembangunan manusia yang berkelanjutan, masyarakat diharapkan memiliki kesempatan lebih luas untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan sosial.
Pengembangan ekonomi lokal juga menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045. Papua Pegunungan memiliki potensi di bidang pertanian, peternakan, perdagangan, dan usaha masyarakat yang dapat dikembangkan sesuai karakteristik wilayah. Pemerintah daerah diharapkan mampu mendorong kegiatan ekonomi produktif melalui peningkatan akses pasar dan pemberdayaan pelaku usaha lokal. Penyediaan infrastruktur transportasi serta jaringan distribusi menjadi kebutuhan penting untuk memperlancar pergerakan barang dan jasa. Dengan pengelolaan potensi daerah secara optimal, pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menekankan pentingnya keselarasan program antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Menurutnya, visi pembangunan nasional harus diterjemahkan menjadi program nyata yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah. Pemerintah daerah tidak dapat menjalankan kebijakan secara terpisah dari arah pembangunan nasional karena seluruh wilayah merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sinkronisasi program juga diperlukan agar pelaksanaan pembangunan tidak mengalami tumpang tindih maupun ketidaksesuaian prioritas. Oleh karena itu, koordinasi antartingkatan pemerintahan menjadi landasan penting dalam mempercepat pencapaian target pembangunan.
Kemendagri juga menyoroti pentingnya musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang dalam menyusun program pemerintah daerah. Forum tersebut menjadi sarana untuk menyelaraskan usulan pembangunan dari berbagai pemangku kepentingan sebelum ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 perlu mempertimbangkan kebutuhan masyarakat sekaligus prioritas pembangunan nasional. Hasil perencanaan tersebut kemudian menjadi dasar dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan perencanaan yang matang, penggunaan anggaran diharapkan lebih tepat sasaran dan mampu menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan.
Kemendagri berharap Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten dan berbagai pemangku kepentingan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta penguatan ekonomi masyarakat menjadi langkah yang perlu dilaksanakan secara konsisten. Pemerintah daerah juga diharapkan mampu memastikan setiap program memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses pelayanan dasar. Evaluasi dan pengawasan diperlukan agar pelaksanaan kebijakan berjalan transparan serta sesuai dengan sasaran pembangunan. Melalui kerja sama yang berkelanjutan, Papua Pegunungan diharapkan dapat berkembang menjadi daerah yang semakin maju, mandiri, dan sejahtera sebagai bagian dari kemajuan Indonesia.