Jakarta, 29 Agustus 2026 – Menteri Luar Negeri Taliban Amir Khan Muttaqi kembali mendorong normalisasi hubungan antara pemerintahan Taliban di Afghanistan dan Amerika Serikat. Dalam sejumlah pernyataan terbaru, Muttaqi menyerukan agar Washington mengubah pendekatannya terhadap Kabul dan mempertimbangkan kembali pembukaan kedutaan Amerika Serikat di Afghanistan. Taliban juga menyatakan keinginannya membangun hubungan yang lebih baik dengan seluruh negara, termasuk AS, setelah lima tahun sejak kelompok tersebut kembali berkuasa pada Agustus 2021. Dorongan tersebut menjadi bagian dari upaya Kabul mengurangi keterisolasian diplomatik yang selama ini membatasi hubungan pemerintahannya dengan banyak negara. Taliban menginginkan hubungan baru yang didasarkan pada dialog, saling menghormati, serta kerja sama ekonomi tanpa kembali melibatkan kehadiran militer asing.
Muttaqi sebelumnya menyampaikan bahwa Amerika Serikat dapat kembali membuka kedutaan dan mempertahankan kehadiran diplomatik di Kabul. Ia juga membuka peluang bagi perusahaan dan pemerintah AS untuk terlibat dalam pembangunan Afghanistan, termasuk pada sektor sumber daya mineral, bendungan, jalan, dan berbagai proyek infrastruktur lainnya. Tawaran tersebut memperlihatkan perubahan pendekatan Taliban yang kini lebih menekankan hubungan diplomatik dan kerja sama ekonomi dibandingkan konfrontasi seperti yang terjadi selama perang. Pemerintah Taliban memandang berakhirnya perang sebagai kesempatan untuk memasuki fase baru hubungan internasional. Kabul berharap hubungan yang lebih konstruktif dengan Washington dapat membantu membuka akses terhadap investasi dan memperkuat posisi Afghanistan dalam percaturan ekonomi regional.
Upaya mendekati Amerika Serikat berlangsung ketika Taliban masih menghadapi persoalan besar dalam memperoleh pengakuan internasional. Rusia menjadi negara pertama yang secara resmi mengakui pemerintahan Taliban pada Juli 2025, sementara sebagian besar negara lainnya masih mempertahankan hubungan yang terbatas tanpa memberikan pengakuan diplomatik penuh. Meski demikian, kontak antara Kabul dan berbagai negara terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir, termasuk dengan negara-negara Asia dan sejumlah negara Barat. Taliban berupaya memanfaatkan hubungan tersebut untuk memperluas ruang diplomasi sekaligus mengurangi dampak keterasingan internasional terhadap perekonomian Afghanistan. Perubahan ini menunjukkan bahwa pemerintah di Kabul semakin aktif mencari hubungan pragmatis dengan negara-negara yang memiliki kepentingan politik maupun ekonomi di kawasan.
Dorongan normalisasi dengan AS juga berkaitan dengan kebutuhan Afghanistan terhadap investasi dan pemulihan ekonomi. Selama bertahun-tahun, kondisi ekonomi Afghanistan menghadapi tekanan akibat keterbatasan akses internasional, berkurangnya bantuan, serta berbagai persoalan domestik yang belum terselesaikan. Taliban berusaha menawarkan peluang investasi pada sektor yang dianggap memiliki potensi besar, termasuk pertambangan dan pembangunan infrastruktur. Muttaqi menilai berakhirnya konflik militer seharusnya membuka ruang bagi hubungan yang lebih berorientasi pada pembangunan. Namun, proses tersebut tidak sederhana karena hubungan dengan Washington juga berkaitan dengan berbagai persoalan politik, keamanan, hak asasi manusia, dan kebijakan domestik Taliban. Karena itu, keinginan Kabul untuk membangun hubungan baru harus berhadapan dengan sejumlah persoalan yang masih menjadi perhatian masyarakat internasional.
Salah satu tantangan terbesar dalam hubungan Taliban dengan negara-negara Barat adalah kebijakan terhadap perempuan dan anak perempuan Afghanistan. Berbagai organisasi internasional terus menyampaikan kekhawatiran mengenai pembatasan terhadap pendidikan, pekerjaan, serta ruang publik bagi perempuan sejak Taliban kembali berkuasa. Persoalan hak asasi manusia tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat sejumlah negara masih berhati-hati dalam memberikan pengakuan penuh kepada pemerintahan Taliban. Di sisi lain, Taliban berulang kali menyatakan bahwa kebijakan mereka terhadap perempuan didasarkan pada interpretasi hukum Islam yang mereka terapkan di Afghanistan. Perbedaan pandangan mengenai persoalan tersebut membuat normalisasi hubungan dengan negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat, tetap menghadapi hambatan politik yang cukup kompleks.
Meski terdapat perbedaan mendasar, hubungan antara Kabul dan Washington tidak sepenuhnya terputus sejak penarikan pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan pada 2021. Kedua pihak dalam beberapa kesempatan tetap melakukan kontak untuk membahas persoalan tertentu, termasuk masalah konsuler, warga negara kedua negara, keamanan, dan kemungkinan pengembangan hubungan bilateral. Pada 2025, perwakilan Amerika Serikat juga melakukan pertemuan dengan Muttaqi untuk membahas hubungan bilateral, persoalan konsuler, investasi, serta kepentingan bersama. Dalam pertemuan tersebut, Muttaqi menyampaikan bahwa terdapat peluang untuk menormalisasi hubungan melalui dialog dan penyelesaian persoalan yang tersisa. Kontak-kontak tersebut menjadi salah satu dasar bagi Taliban untuk terus mendorong Washington agar meningkatkan hubungan diplomatik dengan Kabul.
Dari perspektif Taliban, pembukaan kembali kedutaan Amerika Serikat akan menjadi simbol penting perubahan hubungan kedua negara. Kehadiran diplomatik AS di Kabul dinilai dapat membuka jalur komunikasi yang lebih langsung dan mempermudah pembahasan mengenai berbagai persoalan bilateral. Selain itu, hubungan diplomatik yang lebih aktif dapat memberikan peluang bagi peningkatan kerja sama ekonomi dan investasi asing di Afghanistan. Namun, sejumlah mantan pejabat dan pengamat Amerika Serikat menilai langkah tersebut tetap bergantung pada perubahan kebijakan Taliban dalam sejumlah isu penting. Washington masih perlu mempertimbangkan kondisi keamanan, hak asasi manusia, serta kemampuan Taliban memenuhi sejumlah tuntutan sebelum hubungan dapat benar-benar dinormalisasi.
Dorongan Menteri Luar Negeri Taliban tersebut pada akhirnya memperlihatkan perubahan orientasi Kabul dalam menghadapi hubungan internasional lima tahun setelah kembali menguasai Afghanistan. Pemerintah Taliban kini berupaya memperluas hubungan dengan berbagai negara melalui pendekatan diplomasi, perdagangan, investasi, dan kerja sama regional. Keinginan untuk kembali mendapatkan kehadiran diplomatik Amerika Serikat menunjukkan bahwa Taliban memandang hubungan dengan Washington sebagai salah satu elemen penting dalam upaya mengurangi keterisolasian Afghanistan. Namun, normalisasi hubungan tidak hanya bergantung pada keinginan Kabul karena Amerika Serikat juga memiliki pertimbangan politik dan keamanan yang harus diselesaikan. Perkembangan selanjutnya akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan kedua pihak membangun kepercayaan, menyelesaikan persoalan yang masih tersisa, serta menemukan titik temu antara kepentingan Afghanistan dan tuntutan internasional.