Quito, 29 Agustus 2026 – Mantan Presiden Ekuador Lenín Moreno dijatuhi hukuman lima tahun penjara setelah pengadilan menyatakan dirinya terbukti bersalah dalam kasus suap yang berkaitan dengan pembangunan pembangkit listrik tenaga air Coca Codo Sinclair. Putusan tersebut dibacakan pada Jumat, 28 Agustus 2026, setelah proses persidangan yang mengungkap dugaan jaringan korupsi melibatkan sejumlah pejabat, pengusaha, anggota keluarga Moreno, serta pihak perusahaan asal China. Moreno dinyatakan sebagai pelaku langsung tindak pidana suap karena dianggap menggunakan posisi dan pengaruhnya ketika menjabat sebagai wakil presiden untuk membantu kepentingan pihak tertentu dalam proyek tersebut. Meski dijatuhi hukuman penjara, Moreno yang kini berusia 73 tahun dan memiliki kondisi fisik yang membuatnya tidak dapat berjalan akan menjalani hukuman melalui tahanan rumah.
Perkara yang menjerat Moreno berkaitan dengan proyek Coca Codo Sinclair, salah satu proyek pembangkit listrik tenaga air terbesar dan paling penting di Ekuador. Pembangkit tersebut dibangun oleh perusahaan China, Sinohydro, dengan nilai proyek sekitar US$2 miliar. Proyek mulai dibangun pada 2010 dan kemudian beroperasi pada 2016 untuk memasok kebutuhan listrik Ekuador. Namun, proyek tersebut dalam perjalanannya juga menghadapi sejumlah persoalan teknis dan kritik terkait kondisi infrastrukturnya. Di tengah besarnya nilai proyek, penyidik menemukan dugaan adanya aliran dana ilegal yang diberikan melalui berbagai skema untuk memengaruhi proses pengadaan dan pelaksanaan proyek.
Jaksa dalam perkara tersebut menyebut jaringan korupsi itu beroperasi selama beberapa tahun dan melibatkan pembayaran suap yang nilainya mencapai sekitar US$76 juta. Jumlah tersebut disebut setara dengan sekitar empat persen dari nilai proyek yang dikerjakan Sinohydro. Dana diduga disalurkan melalui berbagai perusahaan serta rekening di dalam dan luar negeri untuk menyamarkan aliran uang sebelum sebagian akhirnya diterima oleh pihak-pihak yang dianggap mendapatkan keuntungan dari proyek tersebut. Penyelidikan juga menemukan adanya kontrak konsultasi yang dinilai digunakan sebagai sarana untuk menyalurkan pembayaran ilegal. Dari keseluruhan jaringan tersebut, Moreno dan sejumlah anggota keluarganya disebut menerima manfaat ekonomi lebih dari US$1 juta.
Peran Moreno dalam perkara tersebut berkaitan dengan periode ketika dirinya menjabat sebagai wakil presiden Ekuador di bawah pemerintahan Rafael Correa pada 2007 hingga 2013. Pada masa tersebut, proses pembangunan dan pembiayaan Coca Codo Sinclair menjadi salah satu agenda penting pemerintah Ekuador. Pengadilan menilai Moreno memanfaatkan kedudukannya sebagai pejabat tinggi negara untuk memberikan pengaruh terhadap kepentingan jaringan yang berada di sekitar proyek. Manfaat ekonomi yang diduga diterima tidak selalu diberikan secara langsung kepada Moreno, tetapi disebut dialirkan melalui anggota keluarganya dan pihak yang memiliki hubungan dekat dengannya. Pertimbangan tersebut menjadi salah satu dasar pengadilan dalam menyatakan Moreno bertanggung jawab sebagai pelaku langsung tindak pidana suap.
Selain Moreno, sejumlah orang yang memiliki hubungan dengan dirinya juga ikut dinyatakan bersalah dalam perkara tersebut. Istri dan putrinya masing-masing dijatuhi hukuman dua tahun enam bulan karena dinilai terlibat sebagai pihak yang membantu skema suap. Dua saudara Moreno dan anggota keluarga lainnya juga turut mendapatkan hukuman dalam perkara yang sama. Pengadilan tidak hanya menjatuhkan pidana penjara, tetapi juga memerintahkan para pihak yang dinyatakan bersalah untuk mengembalikan dana yang diperoleh secara ilegal dengan nilai pengembalian yang mencapai tiga kali lipat dari manfaat yang diterima. Ketentuan tersebut menjadi bagian dari upaya mengembalikan kerugian yang timbul akibat jaringan korupsi tersebut.
Dalam putusan yang dibacakan pengadilan, Moreno juga dikenai larangan permanen untuk menduduki jabatan publik di masa mendatang. Ketentuan tersebut membuat mantan kepala negara itu tidak lagi dapat kembali menjalankan jabatan pemerintahan setelah menyelesaikan proses hukum. Hukuman tersebut menjadi konsekuensi tambahan atas vonis lima tahun yang dijatuhkan kepadanya. Bagi Ekuador, putusan tersebut menjadi perkara penting karena Moreno merupakan salah satu mantan pemimpin negara yang harus berhadapan dengan proses hukum terkait korupsi. Kasus tersebut juga menunjukkan bahwa perkara dugaan suap dalam proyek infrastruktur berskala besar dapat menyeret pejabat yang pernah berada di posisi tertinggi pemerintahan.
Moreno sendiri tetap membantah tuduhan yang dialamatkan kepadanya sepanjang proses hukum. Ia menyatakan tidak pernah menerima uang dari perusahaan yang terlibat dalam pembangunan Coca Codo Sinclair dan menolak tuduhan bahwa dirinya mengatur atau mengawasi kontrak proyek tersebut. Setelah putusan dibacakan, Moreno kembali mempertahankan pembelaannya dan menyebut perkara tersebut sebagai bagian dari konflik politik dengan kelompok yang pernah menjadi sekutunya. Ia sebelumnya memiliki hubungan dekat dengan Rafael Correa, tetapi hubungan keduanya memburuk setelah Moreno menjadi presiden dan mengambil sejumlah kebijakan yang berbeda dari pemerintahan sebelumnya.
Moreno sendiri menjadi presiden Ekuador pada 2017 setelah sebelumnya menjabat sebagai wakil presiden selama dua periode. Ia awalnya maju sebagai kandidat yang didukung gerakan politik yang dibangun Correa dan berhasil memenangkan pemilihan presiden. Namun, setelah menduduki kursi kepresidenan, Moreno secara bertahap mengambil jarak dari Correa dan mulai membangun arah politik yang berbeda. Perselisihan tersebut kemudian berkembang menjadi konflik terbuka antara kedua tokoh. Correa sendiri telah lebih dahulu dijatuhi hukuman dalam perkara korupsi dan saat ini tinggal di Belgia. Dengan vonis terhadap Moreno, perjalanan politik kedua mantan sekutu tersebut sama-sama berakhir dengan persoalan hukum yang berkaitan dengan korupsi.
Kasus Moreno juga menjadi sorotan karena proyek Coca Codo Sinclair memiliki nilai strategis bagi perekonomian Ekuador. Pembangkit tersebut dibangun untuk meningkatkan kapasitas energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi tertentu. Karena menyangkut investasi negara dalam jumlah besar, setiap dugaan penyalahgunaan dalam proses pembangunan dapat memberikan dampak luas terhadap keuangan publik dan kepercayaan masyarakat. Persoalan tersebut semakin menjadi perhatian karena proyek pembangkit juga menghadapi sejumlah masalah teknis setelah beroperasi. Pemerintah Ekuador harus menghadapi tantangan untuk memastikan proyek yang menelan investasi besar tersebut tetap dapat memberikan manfaat sesuai tujuan awal pembangunannya.
Vonis terhadap Moreno juga menambah daftar mantan presiden Ekuador yang pernah dijatuhi hukuman terkait perkara korupsi. Sebelumnya, Rafael Correa telah dihukum delapan tahun penjara dalam perkara suap yang melibatkan perusahaan konstruksi asal Brasil, sementara mantan Presiden Jamil Mahuad juga pernah dijatuhi hukuman dalam perkara penyalahgunaan dana publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa korupsi menjadi salah satu persoalan serius dalam sejarah politik Ekuador. Penanganan terhadap perkara yang melibatkan mantan pejabat tinggi negara juga menjadi ujian bagi sistem peradilan untuk menunjukkan bahwa proses hukum dapat berjalan tanpa melihat kedudukan politik seseorang.
Dengan putusan lima tahun penjara tersebut, perjalanan hukum Lenín Moreno memasuki tahap baru setelah bertahun-tahun menjadi tersangka dalam perkara suap proyek Coca Codo Sinclair. Meski pengadilan telah menyatakan dirinya bersalah, Moreno tetap mempertahankan klaim bahwa dirinya tidak terlibat dalam penerimaan suap dan telah menyatakan rencana untuk menempuh upaya hukum lebih lanjut. Hukuman tahanan rumah akan diterapkan dengan mempertimbangkan kondisi fisiknya, sementara larangan permanen menduduki jabatan publik membuat peluangnya kembali ke pemerintahan tertutup. Kasus ini sekaligus menjadi peringatan bagi pejabat dan pengambil keputusan di Ekuador bahwa penggunaan jabatan untuk memengaruhi proyek negara dapat berujung pada konsekuensi hukum yang panjang, bahkan setelah seseorang tidak lagi berada di pemerintahan.