Bogor, 22 September 2026 – Pemerintah Kota Bogor mencatat sebanyak 139 dari total 143 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang aktif telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Capaian tersebut menunjukkan sebagian besar dapur pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kota Bogor telah memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi. Empat SPPG lainnya masih dalam proses pemenuhan maupun penyelesaian persyaratan sertifikasi. Pemenuhan SLHS menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga keamanan makanan yang disiapkan dan didistribusikan kepada penerima manfaat. Pemerintah daerah terus mendorong seluruh dapur menyelesaikan proses tersebut.
SLHS menjadi bukti tertulis bahwa pengelolaan pangan telah memenuhi standar baku mutu serta persyaratan kesehatan yang ditetapkan. Proses penerbitannya tidak hanya berkaitan dengan kelengkapan administrasi, tetapi juga pemeriksaan kondisi dapur dan proses pengolahan makanan. Penjamah pangan juga perlu memahami prosedur keamanan pangan siap saji. Selain itu, pemeriksaan sampel pangan dan inspeksi kesehatan lingkungan menjadi bagian dari proses penilaian. Ketentuan tersebut ditujukan untuk meminimalkan risiko gangguan kesehatan akibat makanan yang tidak dikelola sesuai standar.
Perkembangan jumlah SPPG yang memiliki SLHS mengalami peningkatan signifikan dibandingkan periode awal pelaksanaan program. Pada November 2025, baru empat SPPG di Kota Bogor yang tercatat memiliki sertifikat tersebut, sementara puluhan dapur lainnya masih mengurus persyaratan. Pemerintah daerah kemudian melakukan percepatan perizinan serta pendampingan kepada pengelola dapur. Dalam ketentuan Kota Bogor, penyelesaian perizinan SLHS bagi SPPG program MBG dapat dilakukan dalam tiga hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap. Sertifikat tersebut berlaku selama satu tahun dan proses perizinannya tidak dipungut biaya.
Pemenuhan standar semakin penting seiring bertambahnya jumlah dapur MBG yang beroperasi di Kota Bogor. Pada awal September 2026, sebanyak 143 dapur telah aktif dari total 228 titik yang direncanakan. Dapur-dapur tersebut melayani penerima manfaat yang jumlahnya mencapai sekitar 335 ribu orang. Penerima tidak hanya berasal dari kalangan pelajar, tetapi juga mencakup kelompok sasaran lain seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Dengan cakupan pelayanan yang besar, pengawasan keamanan makanan menjadi bagian penting dalam keberlangsungan program.
Pemerintah Kota Bogor sebelumnya juga memperkuat koordinasi dengan pengelola dapur MBG untuk memastikan standar operasional dapat diterapkan secara konsisten. Beberapa aspek yang menjadi perhatian meliputi SLHS, sertifikasi halal, pengelolaan limbah, hingga standar teknis operasional dapur. Langkah tersebut dilakukan antara lain untuk mengantisipasi risiko keracunan makanan maupun persoalan sanitasi. Pemerintah daerah juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap fasilitas yang telah memperoleh sertifikat. Dengan demikian, pemenuhan SLHS tidak berhenti pada penerbitan dokumen, tetapi harus diikuti penerapan standar dalam kegiatan sehari-hari.
Keamanan pangan menjadi faktor utama karena makanan dari setiap SPPG diproduksi dalam jumlah besar dan dikonsumsi banyak penerima dalam waktu yang relatif bersamaan. Kesalahan dalam penyimpanan bahan baku, pengolahan, kebersihan peralatan, maupun distribusi dapat meningkatkan risiko kontaminasi. Karena itu, penerapan higiene oleh seluruh pekerja dapur perlu dilakukan secara disiplin. Kondisi tempat pengolahan dan pengelolaan limbah juga harus dipantau agar tetap memenuhi standar kesehatan. Pengawasan yang berkelanjutan diperlukan meskipun sebuah SPPG telah memperoleh sertifikat kelayakan.
Dengan 139 dari 143 SPPG aktif telah mengantongi SLHS, Pemkot Bogor kini menyisakan empat dapur yang perlu menuntaskan proses sertifikasi. Pemerintah daerah diharapkan dapat mempertahankan pengawasan setelah seluruh fasilitas memenuhi persyaratan tersebut. Standar keamanan pangan menjadi bagian penting untuk memastikan manfaat program MBG dapat diterima masyarakat tanpa menimbulkan risiko kesehatan. Koordinasi antara pengelola SPPG, pemerintah daerah, serta instansi terkait akan terus dibutuhkan selama program berjalan. Pemenuhan SLHS terhadap seluruh dapur menjadi salah satu langkah untuk memperkuat kualitas dan keamanan pelaksanaan MBG di Kota Bogor.