Jakarta, 7 September 2026 – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas untuk membahas penanganan dampak erupsi Gunung Anak Krakatau bersama sejumlah menteri, pimpinan lembaga, dan kepala daerah pada Senin, 7 September 2026. Rapat yang berlangsung dari Istana Merdeka, Jakarta, tersebut digelar melalui sambungan konferensi video dengan sejumlah pemerintah daerah terdampak. Selain perkembangan Anak Krakatau, pembahasan juga mencakup penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur serta kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Presiden meminta seluruh jajaran pemerintah memastikan respons terhadap bencana berlangsung cepat dan terkoordinasi. Keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama, terutama di wilayah yang terkena sebaran abu vulkanik maupun berada dekat dengan kawasan rawan bencana. Pemerintah juga mengevaluasi kesiapan sumber daya untuk menghadapi kemungkinan perubahan situasi dalam beberapa waktu mendatang.
Dalam rapat tersebut, Prabowo menekankan Indonesia harus mempunyai kemampuan mitigasi yang semakin kuat karena secara geografis berada di kawasan Cincin Api Pasifik atau Ring of Fire. Kondisi tersebut membuat berbagai jenis bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, hingga erupsi gunung api, dapat terjadi sewaktu-waktu. Presiden menilai kesiapan menghadapi bencana harus menjadi bagian permanen dalam perencanaan pemerintah dan tidak hanya diperkuat ketika keadaan darurat terjadi. Pengalaman menghadapi rangkaian bencana sepanjang 2026 menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kapasitas nasional. Salah satu langkah yang disampaikan adalah rencana menambah alokasi anggaran mitigasi bencana secara signifikan. Tambahan dukungan tersebut diharapkan meningkatkan kemampuan pemerintah melakukan pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan.
Erupsi Anak Krakatau menjadi perhatian khusus karena dampaknya tidak hanya dirasakan masyarakat di sekitar Selat Sunda. Abu vulkanik sebelumnya terpantau menyebar ke Banten, sebagian Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, hingga Bengkulu. Pergerakan material di atmosfer sangat dipengaruhi arah dan kecepatan angin sehingga jangkauannya dapat berubah dalam waktu relatif cepat. Kondisi tersebut membuat pemantauan harus dilakukan secara berkelanjutan dengan memanfaatkan data aktivitas gunung api, citra satelit, dan informasi meteorologi. Pemerintah meminta masyarakat tidak menjadikan kondisi langit yang terlihat lebih bersih sebagai satu-satunya indikator keamanan. Partikel vulkanik dalam konsentrasi tertentu masih dapat berada di atmosfer meskipun tidak selalu terlihat jelas dari permukaan.
Sebelum memimpin rapat terbatas, Presiden telah memerintahkan BNPB, BMKG, TNI, Polri, pemerintah daerah, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, serta kementerian dan lembaga lainnya meningkatkan kesiapsiagaan. Seluruh unsur tersebut diminta terus memberikan informasi terbaru mengenai perkembangan aktivitas Anak Krakatau dan dampaknya terhadap masyarakat. Pemerintah daerah juga diminta memastikan kebutuhan dasar, fasilitas kesehatan, jalur evakuasi, serta peralatan penanggulangan bencana berada dalam kondisi siap digunakan. Koordinasi diperlukan karena dampak erupsi melibatkan banyak sektor sekaligus, mulai dari kesehatan dan pendidikan hingga transportasi serta perekonomian. Respons pada satu wilayah juga dapat berbeda dengan wilayah lain berdasarkan tingkat paparan dan risiko masing-masing. Karena itu, kebijakan di lapangan disesuaikan dengan perkembangan data dan rekomendasi instansi teknis.
Sektor transportasi udara menjadi salah satu bidang yang mengalami dampak cukup besar akibat sebaran abu Anak Krakatau. Sejumlah bandar udara sebelumnya harus menghentikan sementara kegiatan penerbangan setelah material vulkanik terdeteksi di ruang udara maupun lingkungan bandara. Bandara yang terdampak antara lain Soekarno-Hatta, Halim Perdanakusuma, Radin Inten II, Husein Sastranegara, Budiarto Curug, Pondok Cabe, Taufik Kiemas, dan Atung Bungsu. Penutupan dilakukan karena abu vulkanik dapat membahayakan mesin pesawat dan mengganggu keselamatan penerbangan. Presiden disebut terus meminta pembaruan mengenai kondisi transportasi, khususnya perkembangan operasional penerbangan. Evaluasi dilakukan secara berkala oleh Kementerian Perhubungan bersama BMKG, AirNav Indonesia, pengelola bandara, maskapai, dan pemangku kepentingan lainnya.
Pemerintah juga menyiapkan alternatif konektivitas ketika penerbangan menuju wilayah Jakarta mengalami penyesuaian. Sejumlah bandar udara alternatif telah dipersiapkan untuk menerima penerbangan apabila kondisi ruang udara di sekitar Jakarta belum memungkinkan digunakan secara normal. Transportasi darat kemudian disiapkan untuk membantu penumpang melanjutkan perjalanan menuju tujuan akhir. Kebijakan tersebut diperlukan untuk menjaga mobilitas masyarakat sekaligus menghindari pemaksaan penerbangan dalam kondisi yang mempunyai risiko keselamatan. Pemulihan operasional bandara dilakukan berdasarkan hasil pemantauan abu vulkanik dan bukan semata-mata berdasarkan jadwal penerbangan. Pemerintah menegaskan aspek keselamatan harus menjadi pertimbangan utama sebelum aktivitas penerbangan kembali berjalan sepenuhnya.
Dari sisi penanggulangan bencana, BNPB telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi dampak abu vulkanik. Personel diterjunkan ke wilayah terdampak dan koordinasi dengan BPBD dilakukan untuk memastikan kesiapan pemerintah daerah. Operasi Modifikasi Cuaca juga dipersiapkan sebagai salah satu upaya membantu meluruhkan material abu apabila kondisi atmosfer memungkinkan. Pelaksanaannya sangat bergantung pada keberadaan awan yang memenuhi persyaratan serta kondisi ruang udara yang aman bagi pesawat. Metode water mist turut dipertimbangkan apabila kondisi awan tidak mendukung pelaksanaan penyemaian. Pemerintah menekankan langkah tersebut merupakan bagian dari mitigasi dampak abu dan bukan tindakan untuk mengendalikan aktivitas vulkanik Anak Krakatau.
Aspek kesehatan masyarakat turut menjadi perhatian dalam penanganan dampak erupsi. Presiden sebelumnya meminta warga Jakarta, Banten, Lampung, dan kawasan sekitar Selat Sunda tetap tenang tetapi tidak mengurangi kewaspadaan. Masyarakat yang berada di wilayah terpapar abu dianjurkan mengurangi kegiatan di luar ruangan apabila tidak mempunyai kebutuhan mendesak. Penggunaan masker atau pelindung pernapasan serta perlindungan mata dianjurkan ketika warga harus berada di luar rumah. Puskesmas dan fasilitas kesehatan di wilayah terdampak juga diminta meningkatkan kesiapsiagaan untuk menangani kemungkinan gangguan pernapasan, mata, maupun kulit akibat paparan. Pemerintah mengingatkan anak-anak, lansia, ibu hamil, dan masyarakat dengan riwayat gangguan pernapasan membutuhkan perhatian lebih besar.
Prabowo juga meminta masyarakat mematuhi zona bahaya dan batas aman yang telah ditetapkan pihak berwenang di sekitar Gunung Anak Krakatau. Warga maupun wisatawan tidak diperkenankan mendekati kawasan terlarang hanya untuk melihat aktivitas erupsi dari jarak dekat. Informasi mengenai kondisi gunung diminta diperoleh melalui kanal pemerintah dan lembaga yang mempunyai kewenangan melakukan pemantauan. Aktivitas Anak Krakatau masih terus dievaluasi berdasarkan berbagai parameter vulkanik dan tidak hanya jumlah maupun tinggi kolom erupsi. Peningkatan frekuensi erupsi juga tidak secara otomatis berarti akan terjadi letusan yang lebih besar karena kesimpulan mengenai kondisi gunung harus didasarkan pada keseluruhan data pemantauan. Kepatuhan masyarakat terhadap rekomendasi keselamatan dinilai penting untuk mengurangi risiko apabila terjadi perubahan aktivitas secara mendadak.
Rapat terbatas yang dipimpin Presiden menjadi bagian dari upaya pemerintah mengintegrasikan penanganan bencana yang saat ini berlangsung di sejumlah wilayah Indonesia. Prabowo menilai kondisi geografis Indonesia menuntut kesiapsiagaan jangka panjang dengan dukungan anggaran, peralatan, sumber daya manusia, sistem peringatan dini, dan koordinasi antarlembaga yang memadai. Pemerintah menyatakan respons terhadap bencana akan terus dievaluasi agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Dalam konteks Anak Krakatau, pemantauan aktivitas vulkanik, kesehatan masyarakat, operasional transportasi, kesiapan daerah, dan penanganan abu akan terus berjalan secara bersamaan. Presiden memastikan perkembangan situasi akan terus dipantau dan keputusan berikutnya diambil berdasarkan kebutuhan keselamatan masyarakat. Penguatan anggaran mitigasi yang disampaikan dalam rapat juga diharapkan menjadi bagian dari peningkatan kemampuan Indonesia menghadapi bencana secara lebih sistematis pada masa mendatang.